Portal INOVDA

Peran Kesbangpol dalam Pelayanan Publik Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas Melaksanakan Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoting, evaluasi, dan pelaporan dibidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Salah satu isu prioritas “ Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sampai dengan tahun 2017 dikeluarkan oleh Kesbangpol dan ditanda tangani oleh Bupati dan mulai tahun 2018 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di keluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri sesuai Peraturan Mentri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakataan”.

a.       Belum terumuskannya  tata cara  pembinaan ormas dan prosedur pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

b.       Kurangnya koordinasi antara Kesbangpol dengan Kementrian dalam Negeri terkait dengan prosedur penerbitan Surat Keterangan Terdaftar  Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dan perumusan tentang Organisasi Kemasyarakat harus ada koordinasi terpadu antara pembuat dan penyelenggara ormas. Dengan adanya permasalahan maupun hambatan yang ada dalam Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan maka diperlukan staregi untuk pemecahan masalah dan memberikan solusi terhadap kegiatan tersebut, yaitu :

·      1.  Badan Kesbangpol  Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Dinas Instansi Jabatan Tingkat Kabupaten Balangan harus sesalu siap melakukan pembinaan secara terus menerus kepada kelompok-kelompok Ormas yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Dalam rangka membina, membangun untuk menuju masyarakat Balangan yang lebih baik

·       2. Hal yang sangat penting menyinggung tentang permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sampai saat ini belum terbit karena perubahan peraturan Badan Kesbangpol Kabupaten Balangan mengambil kebijakan yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam hal permohonan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) yang bersifat kedaerahan cukup dikuatkan atau diterbitkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Balangan atas nama Bupati Balangan

·      3.  Rapat koordinasi dapat dilakukan dengan melaksanakan  SIORMAS untuk meningkatkan kegiatan dalam merumuskan proses pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Bagi Organisasi

Dalam proses kegiatan Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan Administrasi tentang Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kegiatan tersebut dengan tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1.       Adanya dukungan Anggaran SKPD DIPAMurni tahun 2020 dan Anggaran SKPD DPPA Perubahan Tahun 2020

2.       Dukungan  penuh dalam pelaksanaan kegiatan dari pejabat-pejabat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

3.       Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang

Bagi Stakeholder

1.       Memberikan pertimbangan teknis bagi pimpinan daerah dan para stakeholder alternatif kebijakan strategin penyelesaian masalah di bidang Organisasi Kemasyarakatan

2.       Efisiensi dan  efektifitas koordinasi antar stakeholder subbidang Organisasi kemasyarakatan Kesbangpol

Bagi Masyarakat

1.       Menginformasikan agenda kegiatan dan hasil penelitian dan pengembangan berdasarkan isu strategis bidang Ormas

2.       Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ormas Kabupaten Balangan