Tujuan Pemerintah  memberikan Dana Desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahtaraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesanjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Peran Dinas PMD Kab. Balangan sangat srategis dalam hal itu, khususnya dalam permasalahan terkait penerapan prinsip keadilan pemerataan yang dihadapi masyarakat Desa. Semua masalah tersebut erat kaitannya dengan soal penyusunan kewenangan Desa.

a. Belum Optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa

b. Kurangnya pemahaman Aparatur Desa terhadap kewenangan desa

c. Kurangnya koordinasi antara Desa dengan SKPD terkait

Dalam Rangka mengoptimalkan perencanaan pembangunan Desa langkah Fasilitasi partisipasi masyarakat Desan dalam penyusunan dan penetapan kewenangan Desa. Dilaksanakan upaya mendorong dan memfasilitasi pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan kewenangan Desa.

Penyusunan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa dipandang sangat penting sebagai jaminan hukum di tingkat kabupaten dan Desa dan tentang kewenangan Desa dan apa saja kewenangan kabupaten. Karena disisi lain Desa pun harus menindak lanjuti Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa dengan cara menyusun Peraturan Desa tentang kewenangan desa

Bagi organisasi

1. Meningkatnya kualitas SDM pada Dinas PMD
2. Berkurangnya konsultasi yang dilakukan oeh Pemerintah Desa ke Dinas PMD dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Desa

Bagi Stakeholder

        1. Perencanaan Pembangunan Desa Semakin Matang

Bagi Masyarakat

       1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya AparaturDesa