Penerbitan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melahirkan Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagai pengembangan OSS yang pada awalnya dibangun berdasar PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. OSS RBA terdiri dari 3 (tiga) sub sistem), yaitu sub sistem informasi, sub sistem pelayanan perizinan dan subsistem pengawasan. Pelaksanaan pengawasan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota.Pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses perizinan berusaha. Konsep perizinan berusaha berbasis risiko adalah “trust but verify”, yaitu memberi kemudahan perizinan berusaha dan tetapi memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk melakukan pengawasan, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu (sebagai Koordinator) dan perangkat daerah teknis yang sektor perizinannya termasuk dalam perizian berusaha di OSS dan menjadi kewenangan kabupaten (sebagai anggota) Tujuan penyusunan laporan aksi perubahan ini adalah terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkordinasi dengan baik, dengan manfaat Aksi perubahan yaitu pelaku usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan capaian realisasi investasi meningkat. Output kunci dari aksi perubahan ini adalah terbentuknya Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tersedianya draft Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Abstrak OSS RBA, pengawasan, tim pengawasan dan standar operasional prosedur.
Komitmen Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahani. Hal ini tercermin dari konsistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha di Kabupaten Balangan.
Untuk itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ingin melakukan pengawasan perizinan berusaha secara jemput bola terhadap penyelenggaraan investasi/penanaman modal yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Pengawasan ini dilakukan terhadap izin yang sudah diterbitkan melalui sistem OSS RBA.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM;
8. Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Dalam rangka mewujudkan Good Govermance (pemerintahan yang baik) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka pelayanan publik yang akuntabel menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tundak sehingga diperlukan sebuah Inovasi dalam memberikan pelayanan, kemauan untuk menilai, menanggapi saran masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan.
Berdasarkan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melahirkan Aplikasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sebagai pengembangan OSS yang pada awalnya dibangun berdasar PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. OSS RBA terdiri dari 3 (tiga) sub sistem), yaitu sub sistem informasi, sub sistem pelayanan perizinan dan subsistem pengawasan. Pelaksanaan pengawasan pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di daerah dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten/Kota.Pelaksanaan pengawasan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses perizinan berusaha. Konsep perizinan berusaha berbasis risiko adalah “trust but verify”, yaitu memberi kemudahan perizinan berusaha dan tetapi memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk melakukan pengawasan, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu (sebagai Koordinator) dan perangkat daerah teknis yang sektor perizinannya termasuk dalam perizian berusaha di OSS dan menjadi kewenangan kabupaten (sebagai anggota) Tujuan penyusunan laporan aksi perubahan ini adalah terlaksananya Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkordinasi dengan baik, dengan manfaat Aksi perubahan yaitu pelaku usaha memenuhi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan capaian realisasi investasi meningkat. Output kunci dari aksi perubahan ini adalah terbentuknya Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan tersedianya draft Standar Operasional Prosedur Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi Abstrak OSS RBA, pengawasan, tim pengawasan dan standar operasional prosedur.
Sebelum adanya Inovasi Awas Nasa Jebol (Pengawasan Perizinan Berusaha Jemput Bola), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan masih melaksanakan pengawasan dalam bentuk penyampaian surat kepada pelaku usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Namun dengan melalui Inovasi yang bersipat jemput bola ini sehingga pengawasan kegiatan perizinan berusaha yang dilakukan oleh DPMPTSPTTK dan SKPD teknis terkait kepada pelaku usaha langsung di tempat pelaku usaha, sehingga dapat diketahui kendala kendala dan permasalahan yang dhadapi oleh pelakun usaha dapat diketahui baik berupa pemenuhan kewajiban dan persyaratan izin yang belum lengkap.

Ide utama program inovasi Awas Nasa Jebol ini adalah dengan melalui Pengawasan Langsung ke pelaku usaha secara jemput bola diharapkan dapat memberikan dampak yang sangat positif baik kepada masyarakat aatu pelaku usaha maupun pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, sehingga penyelenggaraan perizinan akan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien.

Proses inovasi Awas Nasa Jebol ini sangat banyak bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSPTTK dan Tim Teknis terkait dalam melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standard dan persyaratan perizinan bagi pelaku usaha. Disamping itu pula, dengan Pengawasan Jemput Bola ini dapat diketahui sejauh mana komitmen pelaku usaha dalam merealisasikan nilai investasi. Serta untuk mengetahui apakah izin usaha yang dimiliki pelaku usaha sudah berjalan atau masih perencanaan.

Dalam proses pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Jemput Bola ini, koordinasi dilakukan dengan SKPD Teknis terkait dan pelaku usaha (investor) sebagai pemilik usaha, dan melaksanakan rapat koordinasi pengawasan perizinan yang melibatkan SKPD Teknis terkait di Kabupaten Balangan.

Adapun manfaat dari inovasi ini adalah sebagain berikut :
? Pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mengenai langsung kepada pelaku usaha (investor) karena pengawasan dilaksankan langsung ke tempat pelaku usaha.
? Agar realisasi investasi di Kabupaten Balangan lebih meningkat.
? Agar Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini memberi manfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Balangan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dari izin usaha yang telah dimiliki.