Portal INOVDA

sesuai peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa bahwa camat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dalam bentuk 1. Evaluasi rancangan Peraturan Desa terkait dengan APBDes, 2. Evaluasi  pengelolaan keuangan desa dan aset desa, dan 3. Evaluasi Dokumen pertanggungjawaban APB Desa

Permasalahan  Pengelolaan Keuangan Desa berasal dari semua siklus Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.karena kompleksnya siklus yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa maka tak dapat dipungkiri terjadi kesalahan - kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa  baik secara administrasi,  penyalahgunaan kewenangan dan tindak korupsi pada pihak pelaksana pengelolaan keuangan desa sehinggga pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagamana yang telah diatur dalam UU Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa . Keuangan Desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena prilaku keliru pihak pengelolaan Keuangan Desa sehingga pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desa dirasa penting 

Metode dan strategy  yang digunakan

1. Melaksanakan monitoring secara berkala kepada pihak pengelola keuangan Desa yaitu kades sebagai PKPKD, Sekretaris Desa sebagai Koordinator PKPKD dan verifikator, Kaur Keuangan Sebagai Bendahara , kasi dan kaur Sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran

2. Mewajibkan kaur keuangan menyampaikan laporan keuangan Desa per bulan seminggu sesudah tutup buku

3. Mewajibkan kaur Keuangan menyampaikan Laporan keuangan Desa per triwulan 14 hari esudah tutup buku bulan ke 3 lengkap dengan SPJ

4.Desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDesa Semester I dan Semester Akhir Tahun

5. Monitoring dan Evaluasi Dokumen laporan pertanggungjawaban APBdesa

Manfaat inovasi Simika (Sistem Informasi Monitoring Keuangan Desa)

1,Memudahkan kecamatan dalam pengawasan perencanaan  pengelolaan keuangan desa

2.Memudahkan Kecamatan melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa secara berkala

3. Memudahkan kecamatan melakukan Pelaporan penglolaan keuangan desa

4. Memudahkan Kecamatan melakukan evaluasi Dokumen pertanggungjawaban APB Desa