Portal INOVDA

Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Bidang Tanaman Pangan banyak mendapatkan alokasi bantuan pemerintah untuk disalurkan ke kelompok tani, baik bersumber dana APBN, APBD 1 maupun APBD 2, yang meliputi bantuan untuk komoditas Padi, Jagung, Kedelai, kacang tanah dan saprodi lainnya. Bentuk bantuan yang dialokasikan berbeda-beda, ada yang berupa barang maupun berupa transfer dana langsung ke kelompok tani untuk dibelanjakan sesuai ketentuan. Selama ini banyak bantuan yang di salurkan kepada kelompok tani sebagai penerima yang ada di Kabupaten Balangan tidak terekapitulasi secara jelas. Sehingga data-data nya tidak terkumpul secara lengkap. Selain itu salah satu tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyaluran bantuan yang sudah disalurkan kepada kelompok tani di lapangan yang akan disajikan dalam bentuk data. Data-data kelompok tani penerima bantuan sangat diperlukan karena sebagai bahan dasar untuk penyaluran bantuan berikutnya dan bantuan lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pasal 4 Ayat (3) Menyatakan Bahwa Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Dan ayat (4) Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit : a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b). Tidak Wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c). memenuhi persyaratan penerima hibah. Oleh karena itu bantuan yang akan disalurkan harus tepat dan tidak salah sasaran yaitu bantuan yang akan diterima oleh kelompok tani setiap 2 tahun sekali. Tidak boleh terus menerus setiap tahun dan bahkan setiap tahun ada beberapa alokasi bantuan yang diterima oleh kelompok yang sama, dan juga kelompok tani sebagai calon penerima bantuan dapat di identifikasi secara cepat sehingga memperlancar pemberian bantuan ke kelompok tani. Dengan tujuan kemandirian kelompok tani dan pemerataan pemberian bantuan (asas keadilan)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan bergabung menjadi 1 SKPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. Sehingga ada 3 (tiga) Urusan yang harus ditangani yaitu urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan.

1. Sulitnya identifikasi kelompok tani yang sudah dan yang belum menerima bantuan di tahun berjalan yang bisa mengakibatkan terjadi tumpang tindih penyaluran bantuan ke kelompok tani.

2. Adanya kelompok tani yang tidak pernah menerima bantuan dan Sulitnya merekapitulasi data-data yang dibuat dengan secara manual.

3. Data-data yang akan dimasukan dalam Aplikasi e-Bapak Tani Meliputi: Nama Kelompok Tani, Nama Ketua, NIK Ketua, Luasan, Bantuan yang diterima, Tahun penerimaan Bantuan, Data tanam dan Data Panen, Data Produksi dan Produktivitas.

4. Harus ada 6 Bidang yang saling bekerjasama dalam penyaluran Bantuan ke kelompok Tani, sehingga bantuan tepat sasaran.

Bahwa untuk mewujudkan Sasaran Strategis SKPD yaitu peningkatan Produksi baik Pertanian maupun Perikanan, maka diperlukan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. Selanjutnya untuk memudahkan kegiatan penyaluran bantuan ke Kelompok Tani baik dari Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Peternakan, Bidang P5 dan Bidang Perikanan ” akan dicapai jika Optimalnya Pengelolaan data penyaluran bantuan ke kelompok tani.   Metode yang digunakan untuk Pengelolaan data penyaluran bantuan sarana produksi ke Kelompok Tani  agar lebih optimal maka diperlukan  Aplikasi untuk Pengelolaan Data Penyaluran Bantuan” yang dilakukan dengan cara “Membuat Aplikasi untuk melaksanakan Penyaluran Bantuan ke kelompok Tani” atau “Membuat Aplikasi online petugas dilapangan untuk pengusulan  bantuan”.

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Organisasi ) :

a. Meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan 

b. Mempermudah pelayanan permintaan Laporan  dan data dari pihak lain terutama Bappeda untuk kegiatan Perencanaan dan Penganggaran

c. Dapat menyajikan laporan Bantuan Pemerintah dana APBN, APBD 1 dan APBD 2 secara mudah.

d. Mempermudah untuk melakukan pengecekan kelompok tani yang mendapat bantuan serta sumber dananya.

2. Bagi Pemerintah Daerah :

a. Proses pelaporan lebih mudah karena data diinput dan disajikan dalam bentuk aplikasi

b. Mempercepat pelayanan kepada Pihak Lain yang memerlukan data laporan.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Bantuan yang disalurkan akan tepat guna dan tepat sasaran.