Portal INOVDA

DASAR HUKUM

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 mengamanahkan tentang pelaksanaan Aksi HAM di daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 aturan tersebut adalah Penjabaran lebih lanjut dari RANHAM untuk dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.

RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) dimaksudkan sebagai:

a.       Pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM

b.      Kegiatan percepatan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota yang dituangkan dalam bentuk kegiatan khusus di luar kegiatan rutin.

Kelompok sasaran RANHAM pada Tahun 2021 – 2025 ini tertuju kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

ISU STRATEGIS

Transformasi digital menuntut kepiawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan instansi pemerintah untuk mengikuti perkembangannya. Salah satunya dapat diimplementasikan dengan mempermudah pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan media digital.

PERMASALAHAN

Pelaporan Aksi HAM yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan masih secara manual. Hal ini menyebabkan masih kurang efektif dan efisiennya sistem yang ada untuk mendukung kinerja seiiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan baik dari segi waktu, tenaga maupun materil.

METODE & STRATEGI

Satu satu langkah dalam pengoptimalisasian Aksi HAM perlu dibuat sistem pelaporan yang memudahkan instansi pelaksana Aksi HAM untuk melaporkan Aksi HAM yang telah dilaksanakan beserta data dukungnya. Laporan yang sudah terintegrasi tersebut akan diteruskan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Balangan kepada Panitia Nasional RANHAM melalui aplikasi monitoring online dari Kantor Staf Presiden (KSP). Adapun platform yang dipilih adalah aplikasi google form, karena aplikasi ini sudah cukup familiar digunakan dan sistem penyimpanannya yang terintegrasi dengan google drive.

MANFAAT

Harapannya dengan adanya sistem pelaporan Aksi HAM yang lebih terintegrasi ini akan meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam bidang administrasi penegakan Aksi HAM mengingat program Aksi HAM ini selalu ada setiap tahunnya dan dilaporkan per 4 bulan.