Portal INOVDA

Harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk Indonesia tentang pelayanan publik saat ini semakin tinggi sehingga menuntut penyelenggara pelayanan publik untuk selalu berinovasi dalam pelayanannya. Tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi perhatian Pemerintah termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten/Kota selaku penyelenggara pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. 

Kepemilikan dokumen kependudukan berkaitan erat dengan layanan publik lainnya seperti untuk pengurusan BPJS, pembukaan rekening bank, bantuan sosial, pendidikan, perceraian, kelahiran dan sebagainya. Masyarakat berharap dapat mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah dan murah agar mendapatkan layanan publik lainnya sesuai yang diharapkan. 

Di lain pihak data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah, maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan (kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan.

Dengan mudah dan murahnya pengurusan dokumen kependudukan maka penduduk akan dengan senang hati mengurus dokumen kependudukannya serta rutin memperbarui data kependudukannya.

Selama ini penduduk harus mengurus dokumen kependudukannya ke kantor Disdukcapil yang berada di pusat kabupaten. Jarak yang jauh untuk mencapai kantor Disdukcapil sangat memberatkan penduduk. Penduduk harus meluangkan waktu, biaya, dan tenaga. Kondisi seperti ini berdampak kepada keengganan penduduk untuk selalu memutakhirkan dokumen kependudukannya.

Sejak  awal tahun 2020, bangsa Indonesia harus merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap beraktifitas. Mobilitas penduduk dibatasi, pelayanan publik dilarang melakukan secara tatap muka. Adaptasi dalam pelayanan publik di masa pandemi sangat dibutuhkan, untuk memastikan hak dari masyarakat tetap terpenuhi. Adaptasi diperlukan agar dapat menyesuaikan tuntutan dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Pandemi tidak boleh menghentikan pelayanan publik pemerintah ke masyarakat, perkembangan teknologi di bidang pelayanan publik merupakan sebuah tuntutan.

METODE :
Meningkatkan tatacara pelayanan administrasi kependudukan secara tatap muka menjadi pelayanan secara daring. Teknologi yang digunakan adalah dengan menggunakan aplikasi whatsapp. 

Pemilihan aplikasi whatsapp dipilih sebagai media layanan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hampir semua keluarga di Kabupaten Balangan yang terjangkau akses internet dapat dipastikan ada salah satu anggota keluarganya yang memiliki smartphone
2. Pemilik smartphone dapat dipastikan telah memanfaatkan aplikasi whatsapp
3. Aplikasi whatsapp sangat mudah digunakan.

STRATEGI:

1. DISDUKCAPIL Kabupaten Balangan menyebarluaskan nomor-nomor whatsapp layanan administrasi kependudukan 
2. Penduduk mengajukan layanan administrasi kependudukan melalui nomor layanan
3. Operator layanan memproses permohonan yang diajukan sesuai SOP.
4. Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dikirim ke nomor pemohon dalam bentuk file pdf
    

1. Pelayanan administrasi kependudukan mengalami era kenormalan baru.
2. Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus ke kantor Disdukcapil.
3. Menghemat waktu bagi masyarakat (khususnya yang berlokasi jauh dari kantor) karena tidak perlu bolak-balik jika berkas belum lengkap.
4. Dokumen yang diterima dapat dicetak mandiri kapanpun dan di manapun saat diperlukan.
5. Memutus mata rantai penyebaran COVID-9.