Portal INOVDA

Karena Pentingnya maka dengan SIDAPOR PAUD DAN PNF memberikan akses yang lebih mudah Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis

dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Menurut UU 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA), kesehatan adalah satu dari enam

urusan bersama yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar.

(Kemenkes RI, 2016).

Namun kemampuan sumber daya PEMDA di seluruh Indonesia

tidak sama dalam melaksanakan keenam urusan tersebut, sehingga pelaksanaan

urusan tersebut diatur dengan SPM sebagai sarana pencapaian target-target

pencapaian SPM yang menjadi indikator baik atau tidaknya kinerja dari Pemda

(Kemenkes RI, 2019).

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. Sehingga

dalam rangka penerapan SPM bidang kesehatan diperlukan petunjuk teknis

pelaksanaan SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM

Bidang Kesehatan di kabupaten/kota sebagai acuan bagi pemerintah daerah

dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah (Kemenkes RI, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

tahun 2019 Tentang Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pasal 2

dijelaskan bahwa pelayanan pada kesehatan jiwa berat termasuk salah satu dari

12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah/kabupaten. SPM adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal merupakan

kewajiban pemerintahan yang berhak diperoleh setiap warga Negara

(Kemenkes RI, 2019).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam inovasi Sistem Informasi Data Program Paud dan  Pnf diantaranya adalah :

1.    Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sebuah sistem informasi yang berbasis dengan internet di karenakan beberapa faktor yang mempengaruhi.

2.    belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.

3.    belum optimalnya mutu pendidikan disebabkan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi minimal B, nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah dan nilai rata-rata ujian nasional masih rendah.

4.    masih rendahnya minat baca masyarakat dan masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan.

5.    tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri.

6.    Belum adanya kepastian waktu dan biaya dalam pelaksanaan.

Upaya Yang dilakukan Sebelum Inovasi

Kegiatan inovasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan masih belum terarah serta tidak ada pembinaan secara intensif. Proses pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk inovasi yang akan dilaporkan dilakukan secara person to person. Sehingga informasi yang disampaikan seringkali tidak utuh dan berbeda-beda. Akibatnya data dukung inovasi yang dilaporkan asal-asalan dan tidak memenuhi parameter yang ditentukan.

Upaya Yang Dilakukan Setelah Inovasi

Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat setelah terbuatnya inovasi agar masyarakat dalam mulai mengunakan inovasi tersebut dan juga dilakukan bimbingan mengenai bagaimana cara menggunakan inovasi yang telah dibuat dan juga memberikan akses agar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan akses sesuai dengan apa yang ingin masyarakat ketahui. Klinik inovasi dibentuk sebagai media forum konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah, dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pelaporan inovasi daerah. Bentuk inovasi yang dikembangkan sesuai kewenangan daerah, meliputi inovasi pelayanan publik , tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya. Klinik Inovasi Balangan dibentuk pada Tahun 2021 sebagai wadah konsultasi dan pembinaan bagi para admin dan innovator inovasi di Kabupaten Balangan, dimana di dalam Klinik Inoba ini terdiri atas pelaksana, actor dan jejaring. Pelaksana pada Klinik Inovasi Balangan bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan inovasi, memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan inovasi daerah, melakukan evaluasi terhadap progress dan capaian kegiatan pelaksanaan inovasi daerah, serta memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan inovasi daerah.

MANFAAT INOVASI

1.    Terciptanya iklim inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

2.    Meningkatkan kinerja penyelenggarahan pemerintahan Kabupaten Balangan

3.    Meningkatnya kinerja pelayanan untuk guru-guru