Portal INOVDA

Dasar Hukum

                Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Bupati Balangan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan

                Pembangunan daerah merupakan bagian internal pembangunan nasional yang  dilaksanakan secara berkesinambungan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna dan berhasil di setiap wilayah  Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu yang harus  diketahui bahwa ketertiban dan ketentraman yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan  untuk mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat dalam menangkal,  mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

                Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi Negara maupun abdi masyarakat. Dalam hal ini contohnya adalah Polisi Pamong Praja yang juga merupakan unsur  lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selama ini Satuan  Polisi Pamong Praja juga kurang diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, kalaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

                Dalam menjalankan fungsinya, Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Balangan selalu meningkatkan keefektifan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan aduan  masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Balangan. Tapi ada beberapa laporan masyarakat yang kurang akurat dan belum jelas kebenaranya sehingga mengakibatkan kurang optimalnya penanganan pelayanan  yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan serta belum maksimalnya penyerapan laporan aduan masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Balangan. Ditambah lagi ada kecamatan yang jaraknya sangat jauh dari pusat kota Balangan sehingga informasi yang diterima terbatas dan belum optimal penangananya.

Isu Strategis

               Kabupaten Balangan terletak di wilayah dataran tinggi, yang mana memiliki 8 Kecamatan, 154 Desa dan  3 Kelurahan. Beberapa kecamatan di Kabupaten Balangan berjarak sangat jauh dari pusat kota, dan memiliki akses yang terjal untuk dilalui. Sehingga respon pelayanan atas aduan masyarakat mengenai ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di wilayah kecamatan yang jauh dan sulit untuk dijangkau, sehingga terlambat untuk ditangani atau belum optimal penangananya. Beberapa kasus yang pernah terjadi yaitu mengenai informasi laporan masyarakat yang belum akurat kebenarannya sehingga menjadi masalah yang sering ditemui di instansi Satpol PP Balangan, sehingga menyebabkan kurang efesien penanganan yang diberikan Satpol PP Balangan kepada masyarakat sekitar.

Permasalahan/ Kendala

1. Pelaporan melalaui jalur Internet seperti SP4N Lapor masih minim
2. Data pelapor terkadang tidak jelas sehingga mekanisme pelaporan tidak mudah saat menyajikan data kepada pimpinan
3. Beberapa Laporan Masyarakat masih kurang akurat kebenaranya
4. Beberapa kecamatan jaraknya cukup jauh

Metode Pembaharuan

Upaya Sebelum Ada Inovasi

                Sebelum adanya inovasi, respon dari penerimaan laporan aduan masyarakat dilakukan secara manual. Konfirmasi penanganan masalah juga dilakukan secara langsung dengan mendatangi pusat masalah, oleh pihak anggota personil yang berjaga di Markas Komando ke wilayah yang melaporkan adanya permasalah Trantibum.

Kegiatan ini nyatanya memperlambat respon penanganan mengingat jarak tempuh yang harus dilalui dari kantor Mako ke wilayah-wilayah lain di Kecamatan Kabupaten Balangan.

Upaya Setelah Ada Inovasi

                Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan  memiliki metode atau strategi dengan membentuk Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK). Dengan menugaskan beberapa personil anggota Satpol PP Balangan yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada, untuk bertugas menjaga dan meningkatkan respon aduan masyarakat secara langsung agar lebih cepat dan akurat serta penyerapan laporan aduan masyarakat lebih optimal. Tim ini akan standby di setiap wilayah Kecamatan untuk saling berkoordinir dengan rekan lain yang ada di Satpol PP Kabupaten Balangan.

Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK) memiliki beberapa tugas pokok dan fungsinya:

1.    Pengamanan Mako Satpol PP

• Melakukan penjagaan di Mako Satpol PP
• Menerima layanan aduan masyarakat mengenai ketentraman dan ketertiban umum
• Melakukan tindakan awal perihal ketentraman ketertiban umum
• Mengkoordinasikan kebutuhan personil

2.    Pengamanan Wilayah Kecamatan

• Melakukan penjagaan di kantor kecamatan
• Membantu pihak kecamatan (seksi Trantib)
• Menerima layanan aduan masyarakat mengenai ketentraman ketertiban umum
• Melakukan patroli pengawasan wilayah
• Melakukan pengamanan kegiatan yang menghadirkan banyak massa
• Mengkoordinasikan kebutuhan personil dengan Mako Satpol PP

              Dengan terbentuknya  Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK) memberikan manfaat atau dampak terhadap kualitas pelayanan aduan yang diberikan Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Balangan serta informasi layanan aduan masyarakat yang diterima lebih akurat dan lebih optimal penangananya, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Balangan bekerjasama serta berkoordinasi dengan Kecamatan-kecamatan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat sehingga terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Balangan.

Keunggulan/Pembaharuan

               Keunggulan inovasi yang di berikan Satpol PP Kabupaten Balangan yaitu Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK), proses penerimaan layanan aduan laporan masyarakat lebih cepat diterima, sehinga penangananya lebih cepat terlaksana, informasi yang diterima kantor Satpol PP lebih lengkap dan ada beberapa personil anggota yang standby di setiap kecamatan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, masalah, atau keributan di masyarakat, personil anggota siap melakukan penanganan secara cepat dan akurat.

Tahapan/Penggunaan/Spesifikasi Produk

Tahapan pertama dari Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK), evaluasi kegiatan Bidang Trantibum dalam memberikan layanan aduan masyarakat, kemudian dari hasil evaluasi muncul ide/gagasan inovasi dalam penyelesaian masalah tersebut,sehingga diperlukan suatu tim yang dapat bergerak cepat dalam memberikan informasi dan penanganan terhadap laporan masyarat mengenai Trantibum

Tahapan kedua adalah melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan mengenai permasalahan dan ide/gagasan inovasi dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga dibentuk Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK), yang termuat dalam surat keputusan kepala Satpol PP

Tahap ketiga adalah pelaksanakan program kegiatan inovasi Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK), bertujuan untuk mengkoordinir setiap personil anggota yang disebar diseluruh kecamtan di Kabupaten Balangan, mencari informasi mengenai permasalahan yang dihadapi disetiap kecamatan mengenai Trantibum sehingga penanganya lebih optimal

Cara Kerja/ Penerapan Inovasi (sesuai SOP)

1. Pelapor memulai obrolan dengan La-Lisa atau langsung melapor ke anggota Treckk di kantor kecamatan
2. Admin La-Lisa atau Treckk akan merespon obrolan
3. Apabila pelapor ingin tahu tentang Satpol PP Balangan( Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Program Kegiatan) Maka akan dijelaskan informasi tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengampu informasi dalam hal bidang terkait
4. Apabila Pelapor ingin menyampaikan aduan, pelapor akan diminta untuk mengisi format aduan berikut lampiran data pelapor (Data pelapor dijamin kerahasiannya)
5. Admin La-Lisa atau Treckk selanjutnya menerima laporan dan berkoordinasi dengan jajaran terkait tindak lanjut aduan
6. Jajaran Pimpinan meanalisa laporan dan akan menginstruksikan kepada Tim Treckk untuk menindak lanjuti laporan
7. Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum berangkat menuju lapangan terkait aduan
8. Tim Reaksi Cepat Ketentraman Ketertiban Umum menyelesaikan permasalahan dari aduan
9. Admin menyampaikan aduan yang sudah diselesaikan keada pelapor
10. Apabila tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan, karena laporan kurang sesuai atau kurang akurat akan disampaikan kepada pelapor
11. Laporan pengaduan selesai.

Tujuan Inovasi

• Memberi kemudahan untuk masyarakat dalam layanan aduan mengenai Trantibum
• Memberi kemudahan dalam kecepatan penanganan terhadap laporan masyarakat mengenai Trantibum
• Informasi yang diterima lebih lengkap dan optimal
• Sebagai wadah koordinasi dari pihak kecamatan dan Satpol PP dalam melaksanakan tugas Trantibum

Manfaat Inovasi

              Manfaat dari Inovasi  Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK) ialah untuk memberikan manfaat atau dampak terhadap kualitas pelayanan aduan yang diberikan Satuan Polisi Pamong praja kabupaten Balangan serta informasi layanan aduan masyarakat lebih akurat dan lebih optimal penangananya, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Balangan bekerjasama serta berkoordinasi dengan Kecamatan-kecamatan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat sehingga terciptanya ketentraman dan ketertiban Umum di kabupaten Balangan. Kemudian dengan masyarakat merasakan ketentraman dan keamanan dalam aktifitas keseharian, sehingga terjadinya rasa aman dan nyaman dalam beraktifitas akhirnya mengerucut kepada pendukung semua aspek kehidupan dimasyarakat  baik itu dari aspek pendidikan aspek kesehatan aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik dan lain-lain karena terciptanya kemanan dan ketertiban umum di masyarakat.

Sedangkan Manfaat untuk SKPD

1. Melayani masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Balangan terkait pelanggaran Perda/ Perkada serta gangguan Trantibum
2. SKPD bisa memetakan wilayah atau daerah berdasarkan potensi kerawanan gangguan Trantibum maupun pelanggaran Perda/ Perkada
3. Menjadi media informasi untuk masyarakat yang ingin lebih mengetahui tentang Satpol PP Balangan

Hasil Inovasi

               Inovasi yang terbentuk ialah Tim Reaksi Cepat Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRECKK), yang fungsinya untuk memudahakan Satpol PP Kabupaten Balangan dalam menerima laporan aduan masyarakat menegenai Trantibum dan memudahkan dalam memberikan penanganan terhadap laporan masyarakat terkait Trantibum karena tersebarkan persono; anggota TRECKK Satpol PP di kantor kecamatan, informasi yang diterima lebih lengkap dan anggota standby bertugas disetiap kecamatan, sehingga terciptanya ketentraman, ketertiban umum di Kabupaten Balangan