Portal INOVDA

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Dalam pasal 51  ayat 4 poin d  dijelaskan sebagai berikut:

-        “PyB sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan laporan dokumen penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dijadikan acuan dalam pemberian tunjangan”.

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara.

-       Dalam pasal 32 dijelaskan sebagai berikut:

“ Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

-       Dalam pasal 2 ayat 1 disampaikan sebagai berikut:

“Maksud memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah, yang bisa  menjadi acuan dalam pengelolaan kinerja  dan mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah.”

-       Dalam pasal 2 ayat 2 disampaikan sebagai berikut:

“TPP bertujuan meningkatkan disiplin ASN Daerah, motivasi kerja, ASN Daerah, kualitas pelayanan kepada masyarakat, kinerja ASN Daerah, keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah, integritas ASN Daerah, tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah”.

Merujuk pada poin dasar hukum yang disampaikan di atas menegaskan bahwa bahwa instansi baik pusat maupun daerah bahwa dokumen penilaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). 

1. Belum terciptanya komunikasi dan tim yang solid dalam pelaksanaan pekerjaan, dimana atasan yang menjadi pemegang kendali belum selayaknya menjalankan tugasnya sesuai dengan proporsinya sehingga kombina ide dan gagasan  masih terbatas dan belum terkolaborasi dengan baik. 
2. Kondisi lingkungan kerja yang tidak mampu memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerjanya menjadi salah satu alasan pegawai bekerja secukupnya dan dianggap biasa saja.
3. Pimpinan  unit kerja kurang memberikan apresiasi atas capaian kinerja terbaik bawahannya baik secara material ataupun non material.
4. Masih belum adanya upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara atas kinerja, dedikasi dan idenya dalam mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan sekaligus memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat (publik).

Upaya yang dilakukan sebelum adanya inovasi

Tahapan sebelum adanya inovasi dalam rangka memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara berprestasi/berkinerja terbaik sebagai berikut:

1)     Melaksanakan rapat dengan Tim TPP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerapkan pembayaran TPP berbasis kinerja.

2)     Menyusun rancangan menu yang akan dimuat dalam aplikasi SI TPP

3)     Membuat aplikasi SI TPP yang merupakan bagian dari SILKa

4)     Melakukan ujicoba aplikasi SI TPP sesuai dengan rancangan yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan sesudah adanya inovasi

1)     Melaksanakan Sosialiasi SI TPP kepada perwakilan pejabat OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan khususnya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2)     Implementasi Aplikasi Sistem Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (SI TPP) menjadi sistem yang digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembayaran TPP.

3)     Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mencetak Data Rekapitulasi Besaran TPP per Organisasi Perangkat Daerah yang siap untuk dilakukan proses pencairan.

1. Berkontribusi dalam peningkatan pengelolaan kinerja ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan motivasi pada ASN untuk berkinerja lebih produktif dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Dapat dijadikan salah satu indikator  telah dilaksanakannya manajemen kinerja pada Pemerintah Kabupaten Balangan
4. Data rekapitulasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang menggunakan indikator kinerja dan absensi dan bisa digunakan untuk proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).