Laporan Indeks Inovasi Daerah
Preview

Rincian Keterangan
Nama SKPD / Kelompok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Nama Inovasi SISTEM INFORMASI PENGAMANAN DAN PENOMORAN BARANG MILIK DAERAH ( SIMANDOR ) BMD
Tahapan Inovasi
Inisiator Inovasi Daerah KAMRANI, SE.MM
Bentuk Inovasi
Jenis Inovasi Belum ditentukan
Inovasi Dimulai 02 June 2022
Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

DASAR HUKUM

Grand design Reformasi Birokrasi 2010 -2025 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 bermakna reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Road map reformasi birokrasi dijelaskan lebih detail dan khusus pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 bahwa terdapat tujuh agenda pembangunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari visi misi presiden. Peran Kementerian PANRB secara langsung ada pilar ketujuh, yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public. Pada upaya penegakan pilar ketujuh ini, pemerintah kemudian menetapkan bahwa terdapat satu program prioritas, yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Program prioritas ini kemudian ditopang dengan empat kegiatan prioritas, yaitu;

1) penguatan implementasi manajemen ASN; 2) penataan kelembagaan dan proses bisnis; 3) reformasi sistem akuntabilitas kinerja; 4) transformasi pelayanan public. Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 dan telah selaras dengan RPJMD 2021 – 2026.

          Pengelolaan Barang Milik Daerah sebelumnya telah dimuatkan dalam regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah yang kemudian telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.Pada tingkat bawahnya kembali dijelaskan lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

ISU STRATEGIS

          Seiring dengan upaya Pemerintah dalam hal menekan kerugian negara terutama dalam hal pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah telah mengeluarkan bererapa regulasi yang mengatur dalam hal ini. Hal ini ditindaklanjuti oleh masing masing Pemerintah Daerah untuk menyikapinya dan melakukan upaya-upaya pengamanan barang milik daerah tersebut termasuk dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya untuk bisa melakukan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan dan melakukan upaya-upaya penertiban dalam rangka meminimalisir hilangnya suatu barang atau tidak diketahuinya keberadaan barang tersebut.

Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah seperti diketahui adanya kegiatan berupa pengamanan barang milik daerah, pada kegiatan ini melalui bidang pengelolaan barang milik daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan telah melakukan upaya pengamanan barang tersebut dengan memberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder terkait tentang pentingnya pengamanan terhadap barang milik daerah dan berupaya untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat mengidentifikasi dan memonitor terhadap setiap barang milik daerah khususnya barang berupa peralatan mesin.

Tujuan Inovasi

PERMASALAHAN

Seiring dengan upaya Pemerintah Dalam menekan kerugian negara yang diakibatkan oleh Korupsi, Pemerintah juga berupaya untuk menertibkan aset-asetnya dalam bentuk barang milik negara dan milik daerah yang keberadaannya kerapkali sudah tidak ditemukan lagi akibat minimnya informasi terkait pengelolaan barang milik negara atau milik daerah dalam hal pengamanannya.Pada tingkat Pemerintah Daerah saat ini seiring dengan jumlah aset yang dimiliki terus meningkat menimbulkan permasalahan dalam hal pengawasan dan pengamanan aset tersebut. Barang milik daerah tersebut secara admnistrasi pencatatan termasuk dalam aset tetap yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) namun secara fisik aset tersebut tidak berada dalam pengusaan secara fisik oleh SKPD atau Pemerintah Daerah.Hal ini dikarenakan aset-aset tersebut tidak dilakukan pencatatan dan pengamanannya secara baik.

Pada saat dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aset-aset tersebut ditemukan adanya aset yang telah hilang, hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi negara atau daerah.Tentu hal ini menjadi salah satu yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

 

Setiap Pemerintah Daerah selalu dihadapkan pada permasalahan dalam menjalankan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban aset daerah. Mulai dari masalah yang sangat sederhana sampai pada masalah yang cukup kompleks. Semua itu membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih mendalam agar masalah tersebut dapat teratasi.

Permasalahan mendasar dalam proses pengamanan dan pencatatan barang milik daerah akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas data barang milik daerah

Manfaat Inovasi

METODE PEMBAHARUAN

Upaya Yang dilakukan Sebelum Inovasi

Dalam rangka meminimalisir hilang atau tidak diketahuinya informasi suatu barang milik daerah dalam rangpa pengamanannya belum memiliki perangkat atau suatu informasi khusus yang berbasis penggunaan Informasi Teknologi. Pola pengamanannya hanya berdasarkan pemasangan label dan tanda barang milik daerah pada setiap barang khususnya berupa barang peralatan mesin. Selain itu belum terkoneksi secara sistematis pada aplikasi pencatatan barang milik daerah yang telah digunakan sehingga data informasinya masih kurang lengkap bahkan masih banyak yang tidak sesuai dengan kententuan yang ada.

 

Upaya Yang Dilakukan Setelah Inovasi

          Melihat kondisi yang demikian yang mengakibatkan Pemerintah Daerah berpotensi kehilangan asetnya maka perlu dikembangkan sistem informasi pengamanan barang milik daerah yang berbasis web dan dapat diakses melalui android pada smartphone dan terbuka bagi publik. Adapun Aplikasi tersebut dinamakan Sistem Informasi Pengamanan dan Penomoran Barang Milik Daerah ( SIMANDOR BMD ).Setiap barang oleh masing-masing SKPD sebelumnya telah diberikan label barcode yang telah diintegrasikan dengan sistem pencatatan dan penatausahaan barang milik daerah.

 

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan atau kebaharuan dari apalikasi SIMANDOR BMD ini adalah setiap barang milik daerah telah memiliki informasi yang telah termuat pada masing-masing barcode secara lengkap dan terkoneksi melalui sistem pencatatan barang milik daerah yang telah ada serta dapat diakses melalui smartphone oleh siapa saja.

 

TAHAPAN INOVASI

Tahapan inovasi pada aplikasi SIMANDOR BMD adalah sebagai berikut:

1.      Membuka website https://sipandabmd.balangankab.go.id/

2.      Memilih menu Pilih menu cetak QR Code pada aplikasi SIPANDA BMD

3.      Kemudian tampil halaman untuk mencatak QR Code

4.      Pilih KIB yang akan dibautkan QR Code nya

5.      Pilih button “Generate Code” untuk menampilkan hasil QR Code

6.      Halaman Cetak untuk print QR Code

7.      Untuk keluar, tekan logout.

 

Sedangkan untuk Aplikasi SIMANDOR BMD Versi Mobile

1.      Buka aplikasi android, sehingga tampil halaman login

2.      melakukan verifikasi data

3.      Melakukan Scan data pada barang

4.      Menyajikan Data Informasi

Hasil Inovasi

TUJUAN INOVASI

1.Perlunya sebuah sistem yang dapat memberikan informasi yang terbuka dan lengkap terkait data barang milik daerah

guna mendukung dalam hal pengamanan dan pencatatan barang milik daerah sesuai dengan regulasi

2. Sistem yang diperlukan sudah terkoneksi dengan sistem pencatatan barang milik daerah yang digunakan sehingga bisa

dilakukan pembaharuan (Update) data

3. Sistem yang diperlukan bisa diakses oleh siapa saja dengan menggunakan barcode dan berbasis sistem android

4. Terbukanya informasi terkait aset atau barang milik daerah Kab.Balangan

 

MANFAAT INOVASI

Manfaat yang diharapkan yakni :

1. Aset atau barang milik daerah memiliki data informatif yang dapat diperbaharui

2. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan penelusuran aset atau barang milik daerah

3. Mempermudah Pemerintah daerah dalam hal proses pengamanan dan pencatatan aset atau barang milik daerah

4. Keterbukaan informasi ke publik terkait aset atau barang milik daerah

 

HASIL INOVASI

Terciptanya sistem yang dapat memberikan informasi yang terbuka dan lengkap terkait data barang milik daerah dan bisa
diakses oleh siapa saja dengan menggunakan barcode dan berbasis sistem android

No. Indikator Keterangan Parameter Bukti Dukung
1 Regulasi Inovasi Daerah Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah Peraturan Daerah

Bukti Pendukung

No Surat  :  Nomor 96 Tahun 2022
Tanggal Surat    :  10/11/2022
Tentang   :  PENERAPAN INOVASI DAERAH (BMD)
Dokumen  :  Penerapan Inovasi Daerah.pdf

2 Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir) 1-10 SDM

Bukti Pendukung

No Surat  :  188.45/037/SK/BPKPAD
Tanggal Surat    :  3/6/2022
Tentang   :  Pembentukan Aktor/Jejaring Inovasi dan Pengelola/Pelaksana Inovasi Simandor BMD Lingkup Pemerintaha Kabupaten Balangan
Dokumen  :  SK Aktor dan Jejaring inovasi (2).pdf

3 Dukungan Anggaran Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project), perekayasaan, laboraturium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan) Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2

Bukti Pendukung

No Surat  :  5.02.03.2.01.12
Tanggal Surat    :  29/12/2022
Tentang   :  DPA PBMD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Dokumen  :  DPA BIDANG PBMD 2023-1.pdf

No Surat  :  5.02.03.2.01.12
Tanggal Surat    :  3/1/2022
Tentang   :  DPA Dalam Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Dokumen  :  DPA BIDANG PBMD 2022 PENGADAAN APLIKASI PENGELOLAAN ASET KEG.01.12 upload.pdf

4 Alat Kerja Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan peroleh data/informasi dan lain-lain Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem

Bukti Pendukung

Tentang   :  APLIKASI SIMANDOR lewat HP Android
Dokumen  :  Tampilan Icon di HP Android.jpeg

Tentang   :  APLIKASI SIMANDOR lewat HP Android
Dokumen  :  Aplikasi Hasil Pengawasan SIMANDOR.jpeg

5 Bimtek Inovasi Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daearah Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (Bimtek, Training dan TOT)

Bukti Pendukung

No Surat  :  027/PUSPIKADA-WORKSH
Tanggal Surat    :  2/6/2022
Tentang   :  Undangan Workshop "Implementasi Penerapan Aplikasi Dalam Pengelolaan Aset Di Lingkungan SKPD se Kabapaten Balangan"
Dokumen  :  Bimtek 1.pdf

No Surat  :  027/PUSPIKADA-WORKSH
Tanggal Surat    :  2/6/2022
Tentang   :  Undangan Workshop "Implementasi Penerapan Aplikasi Dalam Pengelolaan Persediaan di Lingkungan SKPD se Kabupaten Balangan
Dokumen  :  Bimtek 2.pdf

6 Program Dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T-0

Bukti Pendukung

No Surat  :  Nomor 32 Tahun 2021
Tanggal Surat    :  19/07/2021
Tentang   :  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
Dokumen  :  RKPD 2021 Kabupaten Balangan.pdf

No Surat  :  Nomor 67 Tahun 2022
Tanggal Surat    :  20/07/2022
Tentang   :  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
Dokumen  :  RKPD Perubahan 2022 KABUPATEN BALANGAN.pdf

No Surat  :  Nomor 65 Tahun 2022
Tanggal Surat    :  6/7/2022
Tentang   :  RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
Dokumen  :  RKPD KABUPATEN BALANGAN 2023.pdf

7 Pelaksana inovasi daerah Penetapan tim pelaksana inovasi daerah Ada pelaksana namum tidak ditetapkan dengan surat penugasan kepala SKPD atau SK Kepala Daerah

Bukti Pendukung

No Surat  :  188.45/037/SK/BPKPAD
Tanggal Surat    :  3/6/2022
Tentang   :  Pembentukan Aktor/Jejaring Inovasi dan Pengelola/Pelaksana Inovasi Simandor BMD Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
Dokumen  :  SK Aktor dan Jejaring inovasi (2).pdf

8 Jejaring Inovasi Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)

Bukti Pendukung

No Surat  :  188.45/037/SK/BPKPAD
Tanggal Surat    :  3/6/2022
Tentang   :  Pembentukan Aktor/Jejaring Inovasi dan Pengelola/Pelaksana Inovasi Simandor BMD Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
Dokumen  :  SK Aktor dan Jejaring inovasi (2).pdf

9 Sosialisasi Inovasi Daerah Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) Media Berita

Bukti Pendukung

Tentang   :  https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/16/tingkatkan-transparansi-pengelolaan-barang-milik-daerah-bpkpad-balangan-luncurkan-simandor-bmd
Dokumen  :  media berita.jpg

10 Pedoman Teknis Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book Telah terdapat Pedoman Teknis berupa buku manual

Bukti Pendukung

Tentang   :  Pedoman Teknis SIMANDOR BMD
Dokumen  :  Pedoman Teknis SIMANDOR-1.pdf

11 Kemudahan informasi Layanan Kemudahan mendapatkan Informasi layanan melalui metode sebagai berikut: 1. Manual, seperti : tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti : layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti : instagram/facebook/whatsapp. dsb 4. Layanan Online, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) Informasi Layanan Diperoleh Melalui 3 atau Lebih Metode

Bukti Pendukung

Tentang   :  Layanan Melalui Aplikasi SIMANDOR BMD
Dokumen  :  Aplikasi Hasil Pengawasan SIMANDOR.jpeg

12 Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari

Bukti Pendukung

Tentang   :  SOP SIMANDOR BMD
Dokumen  :  SOP PELAKSANAAN PENGGUNAAN APLIKASI SIMANDOR BMD.docx.pdf

13 Penyelesaian layanan pengaduan Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir >= 91%

Bukti Pendukung

Tentang   :  Penyelesaian Layanan Pengaduan
Dokumen  :  WhatsApp Image 2023-05-05 at 10.33.49.jpeg

Tentang   :  Penyelesaian Layanan Pengaduan
Dokumen  :  WhatsApp Image 2023-05-05 at 10.28.09.jpeg

14 Layanan Terintegrasi Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan Ada dukungan melalui web aplikasi dan mobile yang terintegrasi dengan organisasi lain (Digital)

Bukti Pendukung

Tentang   :  Aplikasi SIMANDOR BMD bisa di akses melalui android
Dokumen  :  Tampilan Icon di HP Android.jpeg

Tentang   :  Group WA
Dokumen  :  Group WA Pemanfaatan Aplikasi SIMANDOR BMD.jpeg

15 Replikasi Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1) Pernah 3 Kali direplikasi mandiri antar SKPD dengan daerah lain

Bukti Pendukung

No Surat  :  800/168.1/Bappedalit
Tanggal Surat    :  24/05/2022
Tentang   :  Replikasi Inovasi Daerah
Dokumen  :  9. replikasi HSU-Balangan _1_.pdf

No Surat  :  070/390/-Litbang/Bap
Tanggal Surat    :  26/12/2022
Tentang   :  REPLIKASI INOVASI DAERAH
Dokumen  :  Replikasi Balangan-Banjarmasin ok-2.pdf

No Surat  :  050/026/LB-Bappelitb
Tanggal Surat    :  26/12/2022
Tentang   :  Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Oleh Kabupaten Barito Kuala
Dokumen  :  Replikasi Batola _ Balangan_Baru.pdf

16 Kecepatan Inovasi Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan

Bukti Pendukung

Tentang   :  Proposal Sistem Informasi Pengamanan dan Penomoran Barang Milik Daerah
Dokumen  :  Proposal SIMANDOR.pdf

17 Kemanfaatan Inovasi Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih : satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb), satuan unit (OPD/UPTD/Desa/RT/RW/Kampung/KK/Organisasi, dsb), satuan biaya (Rupiah), satuan pendapatan (rupiah), satuan hasil produk/satuan penjualan Jumlah Pengguna 501 Orang Keatas / Unit Diatas 50% / Efisiensi Belanja 20,01% - 30%

Bukti Pendukung

Tentang   :  Tabel Data Penerima Manfaat SIMANDOR BMD
Dokumen  :  Tabel Penerima Manfaat SIMANDOR BMD.pdf

18 Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/analisis

Bukti Pendukung

Tentang   :  EVALUASI IMPLEMENTASI INOVASI SIMANDOR
Dokumen  :  EVALUASI IMPLEMENTASI INOVASI SIMANDOR (AutoRecovered).docx

19 Kualitas Inovasi Daerah Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir) Memenuhi 5 unsur substansi

Bukti Pendukung

Tentang   :  PENGENALAN APLIKASI SIMANDOR BMD BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB.BALANGAN
Dokumen  :  simandor tampilan awal.jpeg