Portal INOVDA

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Periiznan Berusaha di Daerah. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.
Pemerintah berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dalam penduduk untuk hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.
Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa tujuan dari pelayanan publik adalah untuk mewujudkan sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam memberikan pelayanannya, pemerintah dituntuk untuk memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik/masyarakat, sehingga tercapai suatu kepuasan. Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik/masyarakat yang mampu memuaskan pihak yang dilayani.
Komitmen Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melayani masyarakat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari konsistensi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanyadi Kabupaten Balangan.
Untuk itu, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ingin memberikan pelayanan yang maksimal dalam
3
penyelenggaraan perizinan berusaha kepada para pelaku usaha yang ingin mendapatkan kan Pelayanan Publikdi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan. Dari pengkuran ini diharapkan Unit Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat memperbaiki kekurangan yang dimiliki dan mempertahankan pelayanan yang sudahan baik.
Pelayanan pendampingan yang diberikan kepada para pelaku usaha tidak hanya pada saat jam kerja yang dilakukan secara tatap muka (luring) tetapi pelayanan perizinan berusaha juga diberikan diluar jam kerja atau selama 24 (Dua Puluh Empat) jam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha secara daring atau melalui Whats App (WA).

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang lnovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 tahun 2012 tentang Pelayanan publik;
10. Peraturan bupati Kabupaten Balangan 13 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait layanan pendampingan perizinan berusaha:

1. ketidakpahaman dari pemohon izin atau pelaku usaha terhadap sistem perizinan berusaha, baik mengenai syarat, pendaftaran, prosedur maupun proses pengimputan data dalam sistem OSS RBA.

2. tidak ada waktu bagi pemohon izin atau pelaku usaha untuk datang langsung ke dinas penanaman modal,pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten balanagn dikarenakan kesibukan dalam bekerja.

3. sering terjadi kesalahan pengimputan data dari pelaku usaha dalam proses di sistem OSS RBA.

4. waktu yang tersedia dalam proses layanan berbantuan perizinan berusaha secara tatap muka sangat terbatas sedangkan pelaku usaha yang datang untuk proses permohonan perizinan kadang datang pada jam pelayanan hampir selesai atau berakhir.

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan layanan pendampingan perizinan berusaha adalah menggunakan aplikasi whatshApp. Dimana pelaku usaha tidak perlu datang langsung kedinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten balangan untuk pengurusan izin usaha tetapi cukup di rumah atau di kantor saja sudah mendapatkan pelayanan pendampingan dari operator atau petugas pelayanan dalam proses memperoleh izin usaha.

1. masyarakat atau pelaku usaha tidak perlu lagi datang secara tatap muka ke dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja kabupaten balangan dalam pengurusan perizinan berusaha.

2. intensitas kedatangan atau kehadiran para pelaku usaha yang akan mengurus izin usaha sudah mulai berkurang.

3. hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan poblik sangat baik dan memuaskan.

4. menghindari adanya calo dalam proses layanan perizinan karena dengan penyelenggara pelayanan langsung berkordinasi dengan pelaku usaha.

5. meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan poblik khusus dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu transmigrasi dan tenaga kerja jabupaten balangan, dan

6. sangat membantu sekali bagi para pelaku usaha dan masyarakat secara finansial,efesien, efektif dan mengurangi biaya operasional